Bupati Luwu, Mudzakkar di dampingi Datu Luwu Opu Cenning Luwu dalam pertemuan penyelesian masalah tanah hibah yang diserahkan Pemda Luwu ke pihak STAIN Palopo. (foto : ummink)

Ketua STAIN ‘Curhat’ ke Bupati dan Datu Luwu

Bupati Luwu, Mudzakkar di dampingi Datu Luwu Opu Cenning Luwu dalam pertemuan penyelesian masalah tanah hibah yang diserahkan Pemda Luwu ke pihak STAIN Palopo. (foto : ummink)

Luwu, Sulsel–Tak kunjung menemukan titik temu soal hibah tanah Pemda Luwu ke pihak Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palopo, yang kini diklaim oleh sebagian warga Barammamase, Walenrang, membuat Ketua STAIN Palopo  Prof Dr H Nihaya M  MHum curhat ke Bupati Luwu, Ir HA Mudzakkar MH dan Datu Luwu, Opu Cenning Luwu.

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Datu Luwu, hari ini (12/11)  yang juga dihadiri para pemangku adat, Nihaya mengungkapkan, keberadaan tanah hibah seluas 10 Ha yang diserahkan Pemda Luwu ke pihaknya, mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah sebgian warga yang berada dalam lokasi tersebut kini mengklaim tanah itu sebagai miliknya.

“Apalagi kami berencana ada pengubahan status kelembagaan STAIN. Dan proposalnya sudah di tangan kementrian pendidikan. Hanya salah satu persyaratan yang mesti kami penuhi untuk mengubah status itu adalah adanya kesiapan lahan, minimal 10 hektar. Sekarang ini, tanah yang dihibahkan itu diklaim masyarakat. Kami sudah pernah pasang patok di sana, tapi dicabut oleh masyarakat,” ungkap Nihaya.

Olehnya itu dikatakan Nihaya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya sangat mengharapkan bantuan Pemda Luwu dan pihak kedatuan untuk mencari solusinya.

Menanggapi hal itu, Bupati Luwu Mudzakkar secara tegas mengatakan, bahwa hanya ada dua hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara baik dengan berpedoman pada SK Bupati periode Yunus Bandu serta mendesak para pemangku adat yang ada di sana untuk mencatat nama-nama masyarakat yang ada di lokasi tanah itu dan selanjutnya menyerahkan kepada Pemda Luwu.

“Kenapa Universitas Andi Djemma yang mendapat hibah 30 hektar bisa menyelesaikan, sementara STAIN yang hanya 10 hektar saja tidak bisa. Saya pikir masalah ini tidak rumit. Apalagi datu Luwu sangat setuju tanah itu dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Sekarang tinggal bagaimana pihak STAIN ini membentuk tim kecil untuk segera melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan berpegang pada SK bupati. Juga tim ini kalau bisa secepatnya bekerja sama dengan pemangku adat untuk mendata nama-nama penduduk yang ada di dalam lokasi tersebut dan menyerahkan kepada kami. Saya berpendapat, masyarakat di sana akan memahami sepanjang kita melakukan pendekatan secara baik,” tegas Cakka.

Sekedar diketahui, tanah yang kini dimiliki Pemda Luwu itu, sebelumnya adalah tanah adat yang sejak 70 tahun lamanya dikontrakkan kepada pihak Jerman dimulai dari tahun 1923 hingga 1993. Barulah pada tahun 1998, tanah seluas 240 Ha tersebut diserahkan pihak kedatuan kepada Pemda Luwu dibuktikan dengan adanya SK Bupati yang ditandatangani Bupati Yunus Bandu kala itu. Di atas tanah ini, sesuai dena yang dimiliki Pemda, sudah diatur lokasi-lokasi sesuai peruntukkannya. Salah satunya adalah untuk pengembangan pembangunan lembaga pendidikan.  (@)

Belum ada komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *