Ketua DPRD Luwu

LKPJ 2017 dan APBD-P 2018 Disahkan

Ketua DPRD Luwu

Ketua DPRD Luwu Andi Muharrir menandatangani berita acara LKPJ 2017 dan Pengesahan APBD-P 2018 disaksikan Bupati Luwu Andi Mudzakkar. 

Luwu–Ketua DPRD Luwu Andi Muharir di dampingi Wakil Ketua I Arifin Wajuanna dan Wakil Ketua II Ikhsan Sunusi, menggelar rapat Paripurna Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Luwu, Kamis (23/8).

Acara ini dihadiri Bupati Luwu Andi Mudzakkar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 14 Anggota DPRD Luwu.

Anggota DPRD Luwu Baso SH dalam pandangannya melaporkan,  program unggulan Kabupaten Luwu yang dikritisinya adalah soal program menuju Luwu yang mandiri.

Indikator Luwu mandiri menurut Baso, belum terlihat hasilnya secara maksimal di mana sektor pendapatan daerah belum terlihat.

“Misalnya Pengembangan kawasan Kecamatan Latimojong masih terkesan belum maksimal, padahal jika di
maksimalkan potensi wisata Latimojong dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Item lainnya pemerataan pembangunan belum merata, termasuk pengawasan kawasan hutan belum optimal,” ungkap kader Gerindra ini.

Selain itu, Baso pula mengkritisi soal lemahnya realisasi capaian target PAD dari SKPD dimana target pemasukan PAD masih sangat rendah capaiannya. Jika terus di pacu jauh lebih maksimal pemasukan PAD itu sendiri.

“Khusus kepada Kadis PUPR agar segera menyetor dana sebesar Rp516 juta atas denda keterlambatan pekerjaan dari rekanan. Dan perintahkan segera memasukan pembayaran keterlamabatan denda ke kas daerah,” ujar Baso.

Setelah mendengar laporan LKPJ 2017 yang dibacakan Baso sekaligus menyerahkan kepada Ketua DPRD Luwu LKPJ 2017 laporan tertulis, selanjutnya Ketua DPRD Luwu Andi Muharir menetapkan Ranperda APBD-P 2018 dapat di sahkan menjadi Perda APBD-P 2018.

“Kepada anggota DPRD Luwu apakah setuju Ranperda APBD-P dapat disahkan menjadi Perda APBD-P 2018,” ungkap Andi Muharir di hadapan 14 anggota DPRD Luwu yang hadir.

Tawaran pertanyaan yang di lontarkan Ketua DPRD Luwu Andi Muharir mendapat jawaban serentak “Setuju” dari anggota DPRD Luwu yang hadir saat sidang paripurna penetapan APBD-P 2018 menjadi Perda untuk dilaksanakan.

Hasil rapat Paripurna LKPJ 2017 Bupati Luwu Andi Mudzakkar dan Pengesahan Ranperda APBD-P 2018 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama yang di bacakan Sekwan DPRD Luwu Ahyar menyebut LKPJ 2017 dan Ranperda APBD-P 2018 telah disahkan dan tertuang dalam SK Bersama Bupati Luwu dan DPRD Luwu Nomor18/DPRD/VIII/2018 dan Nomor 36.360/VIII/2018 tentang pengesahan APBD-P 2018 dari Ranperda di sahkan menjadi Perda.

Bupati Luwu Andi Mudzakkar di hadapan anggota DPRD Luwu saat rapat paripurnaa mengatakan, apa yang menjadi kritikan itu, merupakan catatan penting dan menjadi pembelajaran bagi Pemkab Luwu.

Salah satu sektor yang menjadi priorotas adalah upaya menuju Luwu yang mandiri. “Pada prinpisinya soal kemandirian adalah menggenjot sektor sektor baik di tingkat kecamatan maupun di level SKPD. Pemkab Luwu menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk pengembangan kemandirian daerah, khususnya pada pengembangan Kecamatan Latimojong dan silahkan di bahas sesuai peruntukkannya oleh anggota DPRD Luwu,” jelas Mudzakkar. (@)

 

 

Belum ada komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *