Isjaya Kaladen (kanan) bersama Bupati Luwu, HA Mudzakkar (tengah) tampil sebagai panelis Musyawarah Masyarakat Adat Bone Lemo Bajo Barat

AMAN Perjuangkan Tiga Poin bagi Masyarakat Adat

Luwu, SulSel—Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini tengah memperjuangkan tiga point penting dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat yang sementara digodok DPR RI. Ketiga point itu yakni ; memberikan kebebasan pada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alamnya. Mengembalikan martabat masyarakat adat serta memberi kedaulatan secara politik kepada masyarakat adat sesuai hukum adat.

Aktifis AMAN, Isjaya Kaladen saat menjadi panelis  pada acara “Ma Tongkonan” Masyarakat Adat  di hadapan masyarakat adat Bone Lemo, Bajo Barat Sabtu (23/6) mengatakan, ketiga usulan merupakan jawaban dari segenap persoalan yang selama ini menimpa masyarakat adat. “Masyarakat adat pada dasarnya memiliki kearifan-kearifan lokal turun temurun  dalam mengelola sumber  daya alam. Mereka bukan perusak hutan. Pihak perusahaan dan pemodal yang sesungguhnya telah menyebabkan hutan kita hancur,” tegas Isjaya.

Pula hutan menurut Isjaya, telah kehilangan fungsi seiring dengan semakin lajunya kerusakan hutan setiap tahunnya.  Dampak terbesar yang telah dirasakan dari hal itu yakni pemanasangan global (global warming) yang hampir melanda seluruh dunia. “Dulu kita sangat mudah mengetahui musim. Sekarang sangat susah. Kita tidak tahu lagi kapan musim hujan dan kemarau. Tidak menentu,” ungkapnya.

Senada dikatakan panelis lainnya. Bupati Luwu, HA Mudzakkar mengungkapkan,  jauh sebelum pemerintah pusat ingin mengakomodir masyarakat adat dalam bentuk kebijakan, Pemda Luwu telah lebih dulu memberi payung hukum bagi masyarakat adat yang dituangkan dalam bentuk Perda.

Hanya saja, Perda yang ada saat ini tidak maksimal yang disebabkan oleh masyarakat adat itu sendiri. “Tak jarang di antara kita yang mengaku sebagai masyarakat adat justru tidak mampu memunculkan dan menjaga komunitas adat yang dimiliki,” kata Mudzakkar.

Keberadaan masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam lanjut Mudzakkar, memang tidak diragukan. Mereka dengan tradisi yang diturunkan secara turun temurun mampu berinteraksi dengan alam sekitarnya, secara harmonis. “Dan sebagai pemerintah, kami pun tidak pernah melarang masyarakat masuk hutan, sekalipun hutan lindung. Silahkan ke hutan lindung, manfaatkan apa yang bisa kita ambil. Tapi satu yang penting,  jangan pernah mengubah fungsi hutan lindung itu sendiri. Saya kira seminar ini tujuannya tidak lain untuk menemukan kesepahaman dalam jati diri pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Kita berharap keberadaan masyarakat adat, akan dapat bersinergi dengan pemerintah termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.

Acara “Ma Tongkonan” Masyarakat Adat yang berlangsung selama dua hari, selain dimotori AMAN juga melibatkan lembaga peduli lingkungan antara lain Lingkar, Telapak dan IPMAL. Tampil sebagai moderator Isma Kahman, aktifis lingkungan Yayasan Bumi Sawerigading (YBS).  (**)

 

Belum ada komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *